Rakyat Merdeka Online

Share |
KPK Berlebihan, Berkas Perkara Jenderal Susilo Sepanjang 1,2 Meter
Selasa, 16 April 2013 , 20:09:00 WIB
Laporan: Samrut Lellolsima

DJOKO SUSILO/IST
  

RMOL. Pengacara Irjen Djoko Susilo, Juniver Girsang menilai KPK berlebihan karena menyusun berkas perkara kliennya hingga sepanjang 1,2 meter.

"Berkas perkaranya 1,2 meter tapi isinya tidak signifikan. Kerja KPK kok seperti itu? Seolah mau memperlihatkan semuanya padahal kan tidak perlu begitu," kata Juniver saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (16/4).

Juniver mengaku sangat terkejut dengan panjang berkas tersebut. Selama menjadi pengacara baru kali ini dirinya menangani klien yang berkas perkaranya sepanjang itu.

"Ini memang kewenangan KPK melampirkan berkas tapi kalau tidak ada relevansinya tidak perlu dimasukkan. Menurut kami banyak yang tidak relevan, kesannya ditinggi-tinggikan, hanya memperbanyak berkas saja," terang dia.

Selain berkas perkara, tim pengacara Djoko sudah mendapatkan salinan surat dakwaan tim jaksa KPK yang akan dibacakan dalam sidang perdana pekan depan. Tebal dakwaannya hanya 30 lembar. Berdasarkan dakwaannya, Djoko dijerat tindak pidana korupsi dan tindak pencucian uang.

KPK menetapkan Djoko sebagai tersangka atas dugaan melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara. Djoko disangka bersama-sama tiga orang lainnya, yakni mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo, Direktur PT Inovasi Teknologi Utama Sukotjo S Bambang, serta Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto.

Dalam pengembangan KPK menetapkan Djoko sebagai tersangka TPPU. Sejauh ini, lembaga antikorupsi itu telah menyita 40 an item aset Djoko yang nilainya sekitar Rp 70 miliar.[dem]


Baca juga:
Pekan Depan Jenderal Susilo Duduk di Kursi Pesakitan Tipikor
Soal Dugaan Aliran Dana untuk Bamsoet Cs, AKBP Teddy Serahkan ke Pengacara
Irjen Djoko Susilo Diseret ke Pengadilan Tipikor Dalam Waktu Dekat
KPK: Kasus Simulator Rugikan Negara Rp 121 M
Pemburu Aset Djoko Susilo Tidak Cek ke Luar Negeri?


Komentar Pembaca

Didukung Kinerja Selular, Telkom Catat Laba Bersih Rp 14,2 T

blitz.rmol.co
 

Gigi Hadid, Ketahuan Tidur di Rumah Joe Jonas

Belum jelas apa status antara Gigi Hadid dan Joe Jonas. Pencinta dunia hib ...

 

Ria Irawan, Banyak Faedah, Kok BPJS Dibilang Haram

Baru-baru ini Majelis Ula­ma Indonesia (MUI) mengeluar­kan fatwa yang me ...

 

Prilly Latuconsina, Ledek Penyebar Foto Bugil

Perannya sebagai Sissy di sinetron Ganteng-ganteng Serigala membuat Prilly ...

 

Tatjana Saphira, Ingatkan Junot Untuk Istirahat

Fans ber­harap Tatjana dan Junot jangan kela­maan basa-basi. Segera go p ...

 

Abbey Clancy, Semakin Seksi Setelah Melahirkan

Istri striker Stoke City, Peter Crouch ini pandai menjaga bentuk tubuhnya. ...

 

Poppy Bunga, Suami Pengacara Nyambi Sopir Taksi

Ada cerita unik lain dari Poppy Bunga. Sang suami, Muhammad Fattah Riphat ...

 

Risty Tagor, Disebut Cerai, Jarang Pulang ke Rumah?

Gosip pisah ranjang dan sinyal perceraian antara Risty Tagor dan Stuart Co ...

 

Cinta Tom Cruise Ditolak Sang Asisten

Isu kalau Tom Cruise akan segera menikahi Emily Thom­as, sang asisten yan ...

 

Mia Goth, Nyaris Dibunuh Shia LaBeouf

Mia Goth nampaknya harus berpikir ulang untuk serius menjalin kasih dengan ...

www.medanbagus.com
www.javanews.co

Tafsir "Terima Kasih" Anas


Kabinet Transformatif


Ketika Ucapan Pemimpin Bertentangan dengan Perbuatannya




Berita Populer

Singapura Menghina, Harus Minta Maaf
NU Cabang Luar Negeri Sesalkan Kericuhan Muktamar
Sekjen Demokrat: Salahkan Calon Kepala Daerahnya, bukan Partai Politik!
Ini Strategi Hindari Mahar Politik di Pilkada Versi Demokrat
Mengkhawatirkan, SK PCNU Dijadikan Alat Bargaining Kandidat Rais Am dan Ketum PBNU
Fraksi PKS: Tiga Faktor Kenapa Muncul Calon Tunggal
Legalkan Calon Tunggal Sama Saja Kembali ke Orba
Diduga Lecehkan Agama, Politisi Golkar Ini Dikecam Rakyat Maluku ‎
PPP Desak MUI Jelaskan Alasan Fatwa Haram BPJS
Menteri Tjahjo: Mohon Maaf Kalau Tahun Depan Anggaran Daerah Dipotong