Rakyat Merdeka Online

Share |
PKS Merasa Dipolitisasi KPK
Kamis, 09 Mei 2013 , 13:01:00 WIB
Laporan: Hendry Ginting

FAHRI HAMZAH/IST
  

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera mempertanyakan perlakuan Komisi Pemberantasan (KPK) dalam memproses kasus suap daging impor yang menjerat mantan presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka.

Ketua DPP PKS Fahri Hamzah menilai perlakuan KPK terhadap PKS dan kader-kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi sangat berbeda jika dibandingkan dengan yang diterima kader partai-partai lain. Bahkan ada kesan tebang pilih.

"Banyak kasus lain yang jelas-jelas sudah terbukti di persidangan tapi tidak ditindaklanjuti seperti halnya yang kami alami. Jelas KPK sudah mempolitisasi hal ini dan kami menjadi korban dari permainan KPK yang seperti in," katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (9/5).

Dengan permainannya ini, ujarnya,  KPK telah membuat asas kepastian hukum menjadi hancur. Bahkan, komisi yang dikomandani Abraham Samad itu kata, Fahri lagi, telah melanggar pasal 27 UUD 45 yang berbunyi semua warga negara sama di mata hukum.

Dirinya pun memberikan contoh bagaimana kasus korupsi di beberapa kementrian dan juga lembaga-lembaga negara lain yang melibatkan kader-kader parpol lain yang tidak berjalan seperti kasus di Kemenakertrans, kasus Tanjung Api-api, kasus impor kereta api, Hambalang dan lain sebagainya.

Fahri mengatakan untuk asus-kasus itu sudah sangat terang dan jelas ada yang dipidanakan, tapi tidak berlanjut pada para pelaku intelektualnya.

“Kasus di Kemenakertrans juga tertangkap tangan dan ada orang dekat menteri yang juga tertangkap tangan dan terungkap dalam rekaman.Tapi sampai sekarang jalan ditempat. Orang dekat menterinya tidak ditahan seperti halnya Ahmad Fathanah yang bahkan hanya seorang calo seperti pengakuannya sendiri,” tambahnya.

Hal yang sama menurutnya juga terjadi pada kasus Pelabuhan Tanjung Api-api di Sumatra Selatan yang menyeret nama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun padahal juga sudah ada vonis dan pengakuan dari supirnya, tapi tidak dilanjutkan oleh KPK.

”Termasuk kasus-kasus lain seperti juga kasus pengadaan kereta api di kementrian perhubungan di era Hatta Radjasa. Semua ini dihentikan, tapi saya yakin publik juga tahu,” demikian Fahri.[wid]


Baca juga:
Jangan Sampai KPK Disebut Balas Dendam ke PKS
Hidayat Nur Wahid Yakin PKS Sedang Dibenturkan dengan SBY
Toyota Fortuner Luthfi Atas Nama Office Boy
PKS Sayang dan Dukung KPK
Hidayat Nur Wahid Dua Kali Bertemu Ahmad Fathanah


Komentar Pembaca

Didukung Kinerja Selular, Telkom Catat Laba Bersih Rp 14,2 T

blitz.rmol.co
 

Syarat Nikah Baru Diurus Pasca Nikah

Bukti dan pernyataan Ludwig lebih meyakinkan. Pihak Dukcapil DKI Jakarta k ...

 

Julianne Moore, Ragukan Tuhan Sejak Ibu Meninggal

Pengalaman pahit masa lalu telah mengubah pandangan Julianne Moore mengena ...

 

Maia Estianty, Bukan Gila Laki Tapi Gila Omset

Sudah rahasia umum kalau menjadi janda bukan mimpi buruk buat Maia Estiant ...

 

Gerah Melayani "Selingkuhan" Adam

Inul percaya Adam sangat lurus sejak mualaf. Mau pergi keluar aja izin Inu ...

 

Taylor Swift, Tantang Hacker Cari Foto Bugilnya

Account media sosial Taylor Swift diancam akan dibajak dua peretas (hacker ...

 

Rihanna, Belum Mau Ditiduri Leonardo DiCaprio

Kabar kedekatan Rihanna dan Leonardo DiCaprio bela­kangan terus mencuat. ...

 

Machica Mochtar, Disuruh Pake Cadar Pilih Ceraikan Suami

Kabar kurang sedap kem­bali datang dari pedangdut lawas Machica Mochtar. ...

 

Dibuntutin Syahrini di Bali, Paris Hilton Ogah Pasang Foto

Paris Hilton sama sekali tidak mengunggah foto bareng Syahrini. Nampak usa ...

 

Margot Robbie, Bertemu Pemeran Tarzan di Bar Pop Up

Pesona dan seksinya tubuh Margot Robbie susah dibendung lawan mainnya di l ...

www.medanbagus.com
www.javanews.co

Tafsir "Terima Kasih" Anas


Kabinet Kerjanya Berpolitik


Ayat-ayat Revolusi




Berita Populer

Jokowi, Segera Copot Menteri Sudirman Said
Ini Pengakuan Pemilik Apartemen Tempat Pertemuan Abraham Samad dan Elite PDIP
Media Sekelas TIME Pun Tertipu Akun Jokowi
Politisi PDIP: Ketakutan Jokowi Lantik Komjen BG Terkait Pilpres 2019
Orang Istana Berharap Jokowi Tinggalkan PDIP Cs
SBY Disebut Punya Peran Sudutkan Budi Gunawan
TIME: Jokowi Membuat Rakyat Jadi Skeptis
Pengacara BG Minta Divpropam Bongkar Rumor Konspirasi Jenderal dengan KPK
Jokowi Harus Contoh SBY Perintahkan Penangkapan Tersangka Korupsi
Nasdem Tuding Buya Syafii Cs Menekan Jokowi