Rakyat Merdeka Online

Share |
PKS Merasa Dipolitisasi KPK
Kamis, 09 Mei 2013 , 13:01:00 WIB
Laporan: Hendry Ginting

FAHRI HAMZAH/IST
  

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera mempertanyakan perlakuan Komisi Pemberantasan (KPK) dalam memproses kasus suap daging impor yang menjerat mantan presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka.

Ketua DPP PKS Fahri Hamzah menilai perlakuan KPK terhadap PKS dan kader-kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi sangat berbeda jika dibandingkan dengan yang diterima kader partai-partai lain. Bahkan ada kesan tebang pilih.

"Banyak kasus lain yang jelas-jelas sudah terbukti di persidangan tapi tidak ditindaklanjuti seperti halnya yang kami alami. Jelas KPK sudah mempolitisasi hal ini dan kami menjadi korban dari permainan KPK yang seperti in," katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (9/5).

Dengan permainannya ini, ujarnya,  KPK telah membuat asas kepastian hukum menjadi hancur. Bahkan, komisi yang dikomandani Abraham Samad itu kata, Fahri lagi, telah melanggar pasal 27 UUD 45 yang berbunyi semua warga negara sama di mata hukum.

Dirinya pun memberikan contoh bagaimana kasus korupsi di beberapa kementrian dan juga lembaga-lembaga negara lain yang melibatkan kader-kader parpol lain yang tidak berjalan seperti kasus di Kemenakertrans, kasus Tanjung Api-api, kasus impor kereta api, Hambalang dan lain sebagainya.

Fahri mengatakan untuk asus-kasus itu sudah sangat terang dan jelas ada yang dipidanakan, tapi tidak berlanjut pada para pelaku intelektualnya.

“Kasus di Kemenakertrans juga tertangkap tangan dan ada orang dekat menteri yang juga tertangkap tangan dan terungkap dalam rekaman.Tapi sampai sekarang jalan ditempat. Orang dekat menterinya tidak ditahan seperti halnya Ahmad Fathanah yang bahkan hanya seorang calo seperti pengakuannya sendiri,” tambahnya.

Hal yang sama menurutnya juga terjadi pada kasus Pelabuhan Tanjung Api-api di Sumatra Selatan yang menyeret nama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun padahal juga sudah ada vonis dan pengakuan dari supirnya, tapi tidak dilanjutkan oleh KPK.

”Termasuk kasus-kasus lain seperti juga kasus pengadaan kereta api di kementrian perhubungan di era Hatta Radjasa. Semua ini dihentikan, tapi saya yakin publik juga tahu,” demikian Fahri.[wid]


Baca juga:
Jangan Sampai KPK Disebut Balas Dendam ke PKS
Hidayat Nur Wahid Yakin PKS Sedang Dibenturkan dengan SBY
Toyota Fortuner Luthfi Atas Nama Office Boy
PKS Sayang dan Dukung KPK
Hidayat Nur Wahid Dua Kali Bertemu Ahmad Fathanah


Komentar Pembaca

Didukung Kinerja Selular, Telkom Catat Laba Bersih Rp 14,2 T

blitz.rmol.co
 

Melanie Winiger, Pimpin Undian Grup Liga Champions

Di antara fokus perhatian pencinta sepakbola pada acara undian grup Liga C ...

 

Ariana Grande, Bulan Madu di Jakarta

Diva belia yang tengah meroket ini sudah menuntaskan konser perdana di Ind ...

 

Celine Dion, Wasiat Suami Ingin Meninggal di Pelukan

Sang diva legendaris tetap tampil dalam pertunjukannya di Las Vegas, baru- ...

 

Chacha Frederica, Debat Dengan Suami di Malam Pertama

Rona bahagia terus terpancar dari Chacha Frederica. Ia tak bisa menutupi k ...

 

Viviane Tjeuw, Pacaran Sama Sammy Anak Diurusin Okan

Berang, Viviane merasa tidak penting post­ing kebersamaan sama anak di me ...

 

Shannen Doherty, Didiagnosa Kanker Payudara, Tuntut Bekas Manajer

Shannen Doherty ternyata telah didiagnosa menderita kanker payudara dan ta ...

 

Snooki, Percaya Suami Bukan Member Situs Selingkuh

Nama seleb kembali nongol dalam daftar anggota situs sel­ingkuh, Ashley M ...

 

Claudia Romani, Ukir Nama Barcelona di Dada Kanannya

Model seksi asal Italia tak henti-henti­nya membuat sensasi. Teranyar, pe ...

 

Mulan Jameela, Baru Lepas KB Dipaksa Hamil Lagi

Penyanyi bernama asli Raden Terry Tantri Wulansari ini memiliki dua anak, ...

www.medanbagus.com
www.javanews.co

Tafsir "Terima Kasih" Anas


Revitalisasi Kantor Staf Presiden


Kalau Saja Pak JK Memilih Jadi Negarawan




Berita Populer

Puan Maharani Digelari "Orang Nomor Satu" di Indonesia
Ketua Gerindra Sebut Ocehan Jenderal Gatot Ngaco!
Agung Laksono Bantah Pernah Minta Duit 'Mahar' ke Rita Widyasari
Berlebihan, SBY Seakan-akan Merasa Dirinya Masih Presiden
The Jokowi Institute: Kuatkan Lembaga Kepresidenan, Rizal Ramli Bawa Angin Segar
Penambahan Wewenang Rizal Ramli Menunjukkan Jokowi Serius Membangun Negeri Ini
Tak Sepantasnya Seorang Dirut Pelindo II Ancam Presiden
Banyak Dubes RI Tidak Berkompeten Diplomasi Perdagangan
Perkuat Rupiah, Jokowi Harus Reshuffle Menteri BUMN
Jasmev: 5 Alasan Budi Arie Layak Menjadi Kepala Staf Presiden