Rakyat Merdeka Online

Share |
PKS Merasa Dipolitisasi KPK
Kamis, 09 Mei 2013 , 13:01:00 WIB
Laporan: Hendry Ginting

FAHRI HAMZAH/IST
  

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera mempertanyakan perlakuan Komisi Pemberantasan (KPK) dalam memproses kasus suap daging impor yang menjerat mantan presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka.

Ketua DPP PKS Fahri Hamzah menilai perlakuan KPK terhadap PKS dan kader-kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi sangat berbeda jika dibandingkan dengan yang diterima kader partai-partai lain. Bahkan ada kesan tebang pilih.

"Banyak kasus lain yang jelas-jelas sudah terbukti di persidangan tapi tidak ditindaklanjuti seperti halnya yang kami alami. Jelas KPK sudah mempolitisasi hal ini dan kami menjadi korban dari permainan KPK yang seperti in," katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (9/5).

Dengan permainannya ini, ujarnya,  KPK telah membuat asas kepastian hukum menjadi hancur. Bahkan, komisi yang dikomandani Abraham Samad itu kata, Fahri lagi, telah melanggar pasal 27 UUD 45 yang berbunyi semua warga negara sama di mata hukum.

Dirinya pun memberikan contoh bagaimana kasus korupsi di beberapa kementrian dan juga lembaga-lembaga negara lain yang melibatkan kader-kader parpol lain yang tidak berjalan seperti kasus di Kemenakertrans, kasus Tanjung Api-api, kasus impor kereta api, Hambalang dan lain sebagainya.

Fahri mengatakan untuk asus-kasus itu sudah sangat terang dan jelas ada yang dipidanakan, tapi tidak berlanjut pada para pelaku intelektualnya.

“Kasus di Kemenakertrans juga tertangkap tangan dan ada orang dekat menteri yang juga tertangkap tangan dan terungkap dalam rekaman.Tapi sampai sekarang jalan ditempat. Orang dekat menterinya tidak ditahan seperti halnya Ahmad Fathanah yang bahkan hanya seorang calo seperti pengakuannya sendiri,” tambahnya.

Hal yang sama menurutnya juga terjadi pada kasus Pelabuhan Tanjung Api-api di Sumatra Selatan yang menyeret nama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun padahal juga sudah ada vonis dan pengakuan dari supirnya, tapi tidak dilanjutkan oleh KPK.

”Termasuk kasus-kasus lain seperti juga kasus pengadaan kereta api di kementrian perhubungan di era Hatta Radjasa. Semua ini dihentikan, tapi saya yakin publik juga tahu,” demikian Fahri.[wid]


Baca juga:
Jangan Sampai KPK Disebut Balas Dendam ke PKS
Hidayat Nur Wahid Yakin PKS Sedang Dibenturkan dengan SBY
Toyota Fortuner Luthfi Atas Nama Office Boy
PKS Sayang dan Dukung KPK
Hidayat Nur Wahid Dua Kali Bertemu Ahmad Fathanah


Komentar Pembaca

Didukung Kinerja Selular, Telkom Catat Laba Bersih Rp 14,2 T

blitz.rmol.co
 

Wanita Ini Habiskan Rp 300 Juta untuk Terlihat Seperti Kim Kardashian

Tak dapat menahan keinginan terlihat seperti selebritis Kim Kardashian, se ...

 

Lea Michele, Kencan Vulgar Sama Pacar Baru

Lea Michele tak ragu lagi untuk bermesraan dengan kekasih barunya, Matthew ...

 

Behati Prinsloo, Penakluk Adam Levine

Karier playboy Adam Le­vine terpaksa berhenti. Vokalis Maroon 5 ini telah ...

 

Anne J. Cotto, Hamil Duluan Jumat Ini Nikah

Calon suami kerja di prusahaan kontraktor pertambangan. Lebih muda tujuh t ...

 

Nabille Benattia, Resmi Jadi WAGs Inter

Model sexy berdarah Prancis-Itali ini resmi jadi WAGs baru Inter Milan set ...

 

Rachel Maryam, Yakin Hari Ini Nggak Rusuh

Hari ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumum­kan hasil akhir penghi ...

 

Lee Da Hae, Bantah Terlibat Bisnis Prostitusi

Jangan sekali-sekali menyebar gosip tentang para artis, meski itu sebatas ...

 

Nicole Richie, Kapok Bikin Tato Perawan

Nicole Richie menyesali tindakan masa remajanya ketika membuat tato bertul ...

 

Vina Panduwinata, Shock, Keponakan Korban MH17

Duka atas jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 di Ukraina juga sampai d ...

www.medanbagus.com
www.javanews.co

Tafsir "Terima Kasih" Anas


Salam 3 Jari, Persatuan Indonesia


Jangan Mimpi Mengubah Takdir




Berita Populer

Inilah Empat Kelompok yang Sedang Bertarung di Sekitar Jokowi
Menggelisahkan, yang Tadinya Meremehkan Jokowi Nangkring di Proyeksi Kabinet
Beberapa Catatan Kritis tentang Kabinet JKW-JK
Simalakama Hubungan Mega dan JK
Gema Nu Sesalkan Mahfud MD Jadi Machiavellian
Gandeng Mantan Koruptor Kredibilitas Jokowi-JK Dipertanyakan
Ingat, Mega yang Dikalahkan MK Belum Pernah Ucapkan Selamat ke SBY
Golkar Tidak akan Beralih ke Jokowi-JK
Keliru Kalau Jokowi Menggodok Susunan Kabinet Sebelum Ada Putusan MK
Golkar Punya Alasan Kuat Bergabung dengan Jokowi-JK!