Rakyat Merdeka Online

Share |
PKS Merasa Dipolitisasi KPK
Kamis, 09 Mei 2013 , 13:01:00 WIB
Laporan: Hendry Ginting

FAHRI HAMZAH/IST
  

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera mempertanyakan perlakuan Komisi Pemberantasan (KPK) dalam memproses kasus suap daging impor yang menjerat mantan presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka.

Ketua DPP PKS Fahri Hamzah menilai perlakuan KPK terhadap PKS dan kader-kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi sangat berbeda jika dibandingkan dengan yang diterima kader partai-partai lain. Bahkan ada kesan tebang pilih.

"Banyak kasus lain yang jelas-jelas sudah terbukti di persidangan tapi tidak ditindaklanjuti seperti halnya yang kami alami. Jelas KPK sudah mempolitisasi hal ini dan kami menjadi korban dari permainan KPK yang seperti in," katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (9/5).

Dengan permainannya ini, ujarnya,  KPK telah membuat asas kepastian hukum menjadi hancur. Bahkan, komisi yang dikomandani Abraham Samad itu kata, Fahri lagi, telah melanggar pasal 27 UUD 45 yang berbunyi semua warga negara sama di mata hukum.

Dirinya pun memberikan contoh bagaimana kasus korupsi di beberapa kementrian dan juga lembaga-lembaga negara lain yang melibatkan kader-kader parpol lain yang tidak berjalan seperti kasus di Kemenakertrans, kasus Tanjung Api-api, kasus impor kereta api, Hambalang dan lain sebagainya.

Fahri mengatakan untuk asus-kasus itu sudah sangat terang dan jelas ada yang dipidanakan, tapi tidak berlanjut pada para pelaku intelektualnya.

“Kasus di Kemenakertrans juga tertangkap tangan dan ada orang dekat menteri yang juga tertangkap tangan dan terungkap dalam rekaman.Tapi sampai sekarang jalan ditempat. Orang dekat menterinya tidak ditahan seperti halnya Ahmad Fathanah yang bahkan hanya seorang calo seperti pengakuannya sendiri,” tambahnya.

Hal yang sama menurutnya juga terjadi pada kasus Pelabuhan Tanjung Api-api di Sumatra Selatan yang menyeret nama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun padahal juga sudah ada vonis dan pengakuan dari supirnya, tapi tidak dilanjutkan oleh KPK.

”Termasuk kasus-kasus lain seperti juga kasus pengadaan kereta api di kementrian perhubungan di era Hatta Radjasa. Semua ini dihentikan, tapi saya yakin publik juga tahu,” demikian Fahri.[wid]


Baca juga:
Jangan Sampai KPK Disebut Balas Dendam ke PKS
Hidayat Nur Wahid Yakin PKS Sedang Dibenturkan dengan SBY
Toyota Fortuner Luthfi Atas Nama Office Boy
PKS Sayang dan Dukung KPK
Hidayat Nur Wahid Dua Kali Bertemu Ahmad Fathanah


Komentar Pembaca

Didukung Kinerja Selular, Telkom Catat Laba Bersih Rp 14,2 T

blitz.rmol.co
 

Syahrini, Banjir Protes Foto Disembah Pegawai

Syahrini kembali meng­umbar sensasi di Instagram. Kemarin, dia mem-postin ...

 

Angelina Jolie, Digosipin Merokok Dan Berantem Sama Brad Pitt

Brangelina (Angelina Jolie dan Brad Pitt) masih pengantin baru setelah ham ...

 

Meryl Streep, Dicintai Barack Obama

Barack Obama ternyata bukan sekadar presiden Ame­rika Serikat. Ia seperti ...

 

Farah Quinn, Gelar Private Party, Nikita Datang Tanpa Diundang

Muncul kabar Farah Quinn dan Nikita Mirzani berseteru. Pertikaian berawal ...

 

Vicky Monica, Ngaku Nenggak Obat Penenang

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta menangkap sejumlah or ...

 

Cerai, Anak Marshanda Diasuh Ben Kasyafani

Gagal mendapat hak asuh anak gara-gara masalah kejiwaan? Pihak Marshanda b ...

 

Jessica Iskandar, Ngarep Status Nikahnya Diakui Ludwig F Wilibald

Jessica menantang Ludwig datang sendiri ke pengadilan. Kalau berjiwa besar ...

 

Shailene Woodley, Di Film, Ngaku Lima Kali Direnggut Kegadisannya

Bakat dan paras ayu Shailene Woodley membius fans ter­utama kaum lelaki. ...

 

Ngebet Menjanda Biar Bisa Cari Suami Baru

Sajad Ukra memberikan jawa­ban atas gugatan perceraian yang dilayangkan N ...

www.medanbagus.com
www.javanews.co

Tafsir "Terima Kasih" Anas


NKRI dan Pemerintah Digital


Bukan Sekadar Zaman Edan!




Berita Populer

Pegawai KPK Galang Mosi Tidak Percaya ke Pimpinan?
Surat Edaran Seskab Pintu Masuk Lengserkan Jokowi
Kasus Trans Jakarta Berkonsekuensi Jokowi Tersangka
Fadli Zon: Server E-KTP Ada di Kantornya Sendiri, Mendagri Sedang Akal-akalan
Lagi, Effendi Simbolon Desak Jokowi Pecat Tiga Menteri
Menko Polhukam Minta Polri Tak Beri Izin Munas Golkar di Bali
Jokowi Gunakan Cara Orba untuk Singkirkan Lawan
Menko Polhukam: Kalau Mau Ribut, Silakan di Hutan!
Fadli Zon: Menko Polhukam Amatir
Bambang Soesatyo: Menko Polhukam Offside!