Rakyat Merdeka Online

Share |
PKS Merasa Dipolitisasi KPK
Kamis, 09 Mei 2013 , 13:01:00 WIB
Laporan: Hendry Ginting

FAHRI HAMZAH/IST
  

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera mempertanyakan perlakuan Komisi Pemberantasan (KPK) dalam memproses kasus suap daging impor yang menjerat mantan presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka.

Ketua DPP PKS Fahri Hamzah menilai perlakuan KPK terhadap PKS dan kader-kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi sangat berbeda jika dibandingkan dengan yang diterima kader partai-partai lain. Bahkan ada kesan tebang pilih.

"Banyak kasus lain yang jelas-jelas sudah terbukti di persidangan tapi tidak ditindaklanjuti seperti halnya yang kami alami. Jelas KPK sudah mempolitisasi hal ini dan kami menjadi korban dari permainan KPK yang seperti in," katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (9/5).

Dengan permainannya ini, ujarnya,  KPK telah membuat asas kepastian hukum menjadi hancur. Bahkan, komisi yang dikomandani Abraham Samad itu kata, Fahri lagi, telah melanggar pasal 27 UUD 45 yang berbunyi semua warga negara sama di mata hukum.

Dirinya pun memberikan contoh bagaimana kasus korupsi di beberapa kementrian dan juga lembaga-lembaga negara lain yang melibatkan kader-kader parpol lain yang tidak berjalan seperti kasus di Kemenakertrans, kasus Tanjung Api-api, kasus impor kereta api, Hambalang dan lain sebagainya.

Fahri mengatakan untuk asus-kasus itu sudah sangat terang dan jelas ada yang dipidanakan, tapi tidak berlanjut pada para pelaku intelektualnya.

“Kasus di Kemenakertrans juga tertangkap tangan dan ada orang dekat menteri yang juga tertangkap tangan dan terungkap dalam rekaman.Tapi sampai sekarang jalan ditempat. Orang dekat menterinya tidak ditahan seperti halnya Ahmad Fathanah yang bahkan hanya seorang calo seperti pengakuannya sendiri,” tambahnya.

Hal yang sama menurutnya juga terjadi pada kasus Pelabuhan Tanjung Api-api di Sumatra Selatan yang menyeret nama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun padahal juga sudah ada vonis dan pengakuan dari supirnya, tapi tidak dilanjutkan oleh KPK.

”Termasuk kasus-kasus lain seperti juga kasus pengadaan kereta api di kementrian perhubungan di era Hatta Radjasa. Semua ini dihentikan, tapi saya yakin publik juga tahu,” demikian Fahri.[wid]


Baca juga:
Jangan Sampai KPK Disebut Balas Dendam ke PKS
Hidayat Nur Wahid Yakin PKS Sedang Dibenturkan dengan SBY
Toyota Fortuner Luthfi Atas Nama Office Boy
PKS Sayang dan Dukung KPK
Hidayat Nur Wahid Dua Kali Bertemu Ahmad Fathanah


Komentar Pembaca

Didukung Kinerja Selular, Telkom Catat Laba Bersih Rp 14,2 T

blitz.rmol.co
 

Vicky Shu, Minder Nyari Pacar Yang Kece

Vicky Shu cukup cantik dan seksi untuk ukuran seleb. Toh begitu, ia tak te ...

 

Syahrini, Kerap Gunakan Jet Pribadi, Cuek Disindir Tukang Pamer

Ngaku punya Lamborghini dan sering bepergian memakai jet pribadi. Rasanya ...

 

Duma Riris, Lahirkan Anak Perempuan

Judika Nalon Abadi Sihotang tak berhenti mengucap syukur. Istri­nya, Duma ...

 

Renee Zellweger, Nongol Lagi, Wajah Berubah Ekstrem

Bukan berita baru, kalau sela­ma beberapa bulan ini, Renee Zellweger terk ...

 

Fairuz A. Rafiq, Sering Ribut Jadi Alasan Ceraikan Galih

Sudah minta bantuan pengacara untuk bercerai sejak setahun lalu. Gosipnya ...

 

Blake Lively, Berikan Nama Anak “Anaconda”

Di masa kehamilan, kebanyakan wanita akan cenderung cuek dan terkesan tak ...

 

Velove Vexia, Langsung Menghindar Saat Ditanya Kumpul Kebo

Velove Vexia menghadiri resepsi pernikahan mantan pacarnya, Raffi Ahmad di ...

 

Cut Tary, Cium Pipi Kevin Di Parkiran

Kedekatan antara Cut Tary dan Richard Kevin sepertinya mulai terjawab. Set ...

 

Brett Rossi, Gagal Dinikahi Charlie Sheen

Brett Rossi harus gigit jari. Model dan eks bintang film porno ini gagal d ...

www.medanbagus.com
www.javanews.co

Tafsir "Terima Kasih" Anas


Patriot Manajemen Olahraga


PKB Jadi “Partai Ketimun Bungkuk”




Berita Populer

Relawan Jokowi Ancam Membalik Dukungan Jadi Perlawanan
Dua Nama Ini Dikabarkan Lolos Penyaringan KPK dan PPATK
Tidak Benar Jokowi Dikendalikan Sembilan Taipan
Megawati yang Rekomendasi Rini Sumarno Jadi Menteri
Pakar Komunikasi: Jokowi Jangan Banyak Drama!
Batal ke Priok karena Jokowi Menghadap Megawati
Dengan Hormat, Jokowi Diminta Hati-hati Memilih Alumni ITB
Balas Jasa ke Hendropriyono dan Luhut, Dimana Revolusi Mental Jokowi?
Chairul Tanjung Hasil Kompromi KMP-Jokowi?
Jubir Demokrat: Jokowi dan KPK Sama-sama Tersandera