Rakyat Merdeka Online

Share |
PKS Merasa Dipolitisasi KPK
Kamis, 09 Mei 2013 , 13:01:00 WIB
Laporan: Hendry Ginting

FAHRI HAMZAH/IST
  

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera mempertanyakan perlakuan Komisi Pemberantasan (KPK) dalam memproses kasus suap daging impor yang menjerat mantan presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka.

Ketua DPP PKS Fahri Hamzah menilai perlakuan KPK terhadap PKS dan kader-kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi sangat berbeda jika dibandingkan dengan yang diterima kader partai-partai lain. Bahkan ada kesan tebang pilih.

"Banyak kasus lain yang jelas-jelas sudah terbukti di persidangan tapi tidak ditindaklanjuti seperti halnya yang kami alami. Jelas KPK sudah mempolitisasi hal ini dan kami menjadi korban dari permainan KPK yang seperti in," katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (9/5).

Dengan permainannya ini, ujarnya,  KPK telah membuat asas kepastian hukum menjadi hancur. Bahkan, komisi yang dikomandani Abraham Samad itu kata, Fahri lagi, telah melanggar pasal 27 UUD 45 yang berbunyi semua warga negara sama di mata hukum.

Dirinya pun memberikan contoh bagaimana kasus korupsi di beberapa kementrian dan juga lembaga-lembaga negara lain yang melibatkan kader-kader parpol lain yang tidak berjalan seperti kasus di Kemenakertrans, kasus Tanjung Api-api, kasus impor kereta api, Hambalang dan lain sebagainya.

Fahri mengatakan untuk asus-kasus itu sudah sangat terang dan jelas ada yang dipidanakan, tapi tidak berlanjut pada para pelaku intelektualnya.

“Kasus di Kemenakertrans juga tertangkap tangan dan ada orang dekat menteri yang juga tertangkap tangan dan terungkap dalam rekaman.Tapi sampai sekarang jalan ditempat. Orang dekat menterinya tidak ditahan seperti halnya Ahmad Fathanah yang bahkan hanya seorang calo seperti pengakuannya sendiri,” tambahnya.

Hal yang sama menurutnya juga terjadi pada kasus Pelabuhan Tanjung Api-api di Sumatra Selatan yang menyeret nama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun padahal juga sudah ada vonis dan pengakuan dari supirnya, tapi tidak dilanjutkan oleh KPK.

”Termasuk kasus-kasus lain seperti juga kasus pengadaan kereta api di kementrian perhubungan di era Hatta Radjasa. Semua ini dihentikan, tapi saya yakin publik juga tahu,” demikian Fahri.[wid]


Baca juga:
Jangan Sampai KPK Disebut Balas Dendam ke PKS
Hidayat Nur Wahid Yakin PKS Sedang Dibenturkan dengan SBY
Toyota Fortuner Luthfi Atas Nama Office Boy
PKS Sayang dan Dukung KPK
Hidayat Nur Wahid Dua Kali Bertemu Ahmad Fathanah


Komentar Pembaca

Didukung Kinerja Selular, Telkom Catat Laba Bersih Rp 14,2 T

blitz.rmol.co
 

Cynthia Ramlan, Suami Mirip Kakak Ipar

Adik kandung Olla Ramlan ini baru saja mengakhiri status jan­danya. Setel ...

 

Bella Shofi, Tepis Nikah Settingan Kok Mau Dipoligami?

Bilang masih perjaka, ternyata Suryono sudah beristri. Bella kok rela dipo ...

 

Rafaella Santos, Jadi Model Video Klip Band

Ketenaran Neymar di dunia sepak bola sedikit demi sedikit menular juga ke ...

 

Adinia Wirasti, Dianggap Cantik Luar-Dalam

Kecantikan wanita tak hanya dipandang dari segi fisik saja. Kepercayaan di ...

 

Senam Yoga, Hobi Baru Dari Nikita Willy

Artis Nikita Willy ternyata memiliki hobi baru. Hobi barunya tersebut adal ...

 

Edurne Garcia, Tahun Depan Naik Pelaminan

Penyanyi seksi asal Spanyol ini tak sabar segera mele­wati tahun ini. Seb ...

 

Aura: Inisial AK Ada Sejak Kasus Wawan

Tantang minta bukti bisa ditiduri. Aura yakin pria hidung belang pasti min ...

 

Tyas Mirasih Digarap Polisi?

Penyidik Polres Jakarta Selatan memeriksa artis berinisial TM, Selasa (26/ ...

 

Khloe Kardashian, Dihujat Karena Berhijab

Klan Kardashian termasuk Khloe kerap tampil seksi di berbagai acara. Tapi ...

www.medanbagus.com
www.javanews.co

Tafsir "Terima Kasih" Anas


Sanksi FIFA: Siapkah Pemerintah?


Puisi 'Langit Terbelah' untuk Almarhum Siti Zaenab




Berita Populer

Begini Cerita Sudirman Said Naik Jet Pribadi Diongkosi Petral
Golkar Agung: Islah Batal!
Golkarnya Ical Sebaiknya Dimuseumkan, atau Dibasmi Sekalian
Tommy Soeharto Dorong Nama Baru di Munaslub Golkar?
Jokowi Diwanti-wanti Jangan Sampai Keluarkan Kartu Indonesia Sabar
Iwan Sumule: Sudirman Said Terima Gratifikasi dari Petral
Sepakat Tolak Islah Terbatas, Pengurus DPP Golkar Rapat Pleno
Demo Hari Jumat, Cabut Mandat, Luruskan Kiblat
Sanksi FIFA Segera Berlaku, Ini Kata Menpora
Anak Buah Agung: Bamsoet Jangan Ge-er Dulu