Rakyat Merdeka Online

Share |
PKS Merasa Dipolitisasi KPK
Kamis, 09 Mei 2013 , 13:01:00 WIB
Laporan: Hendry Ginting

FAHRI HAMZAH/IST
  

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera mempertanyakan perlakuan Komisi Pemberantasan (KPK) dalam memproses kasus suap daging impor yang menjerat mantan presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka.

Ketua DPP PKS Fahri Hamzah menilai perlakuan KPK terhadap PKS dan kader-kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi sangat berbeda jika dibandingkan dengan yang diterima kader partai-partai lain. Bahkan ada kesan tebang pilih.

"Banyak kasus lain yang jelas-jelas sudah terbukti di persidangan tapi tidak ditindaklanjuti seperti halnya yang kami alami. Jelas KPK sudah mempolitisasi hal ini dan kami menjadi korban dari permainan KPK yang seperti in," katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (9/5).

Dengan permainannya ini, ujarnya,  KPK telah membuat asas kepastian hukum menjadi hancur. Bahkan, komisi yang dikomandani Abraham Samad itu kata, Fahri lagi, telah melanggar pasal 27 UUD 45 yang berbunyi semua warga negara sama di mata hukum.

Dirinya pun memberikan contoh bagaimana kasus korupsi di beberapa kementrian dan juga lembaga-lembaga negara lain yang melibatkan kader-kader parpol lain yang tidak berjalan seperti kasus di Kemenakertrans, kasus Tanjung Api-api, kasus impor kereta api, Hambalang dan lain sebagainya.

Fahri mengatakan untuk asus-kasus itu sudah sangat terang dan jelas ada yang dipidanakan, tapi tidak berlanjut pada para pelaku intelektualnya.

“Kasus di Kemenakertrans juga tertangkap tangan dan ada orang dekat menteri yang juga tertangkap tangan dan terungkap dalam rekaman.Tapi sampai sekarang jalan ditempat. Orang dekat menterinya tidak ditahan seperti halnya Ahmad Fathanah yang bahkan hanya seorang calo seperti pengakuannya sendiri,” tambahnya.

Hal yang sama menurutnya juga terjadi pada kasus Pelabuhan Tanjung Api-api di Sumatra Selatan yang menyeret nama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun padahal juga sudah ada vonis dan pengakuan dari supirnya, tapi tidak dilanjutkan oleh KPK.

”Termasuk kasus-kasus lain seperti juga kasus pengadaan kereta api di kementrian perhubungan di era Hatta Radjasa. Semua ini dihentikan, tapi saya yakin publik juga tahu,” demikian Fahri.[wid]


Baca juga:
Jangan Sampai KPK Disebut Balas Dendam ke PKS
Hidayat Nur Wahid Yakin PKS Sedang Dibenturkan dengan SBY
Toyota Fortuner Luthfi Atas Nama Office Boy
PKS Sayang dan Dukung KPK
Hidayat Nur Wahid Dua Kali Bertemu Ahmad Fathanah


Komentar Pembaca

Didukung Kinerja Selular, Telkom Catat Laba Bersih Rp 14,2 T

blitz.rmol.co
 

Emma Stone, Tidak Mau Terpantau Social Media

Jika kebanyakan selebriti Hollywood menggunakan sosial media agar lebih de ...

 

Nikita Mirzani, Dimaafkan, Pake Jeans Robek di Pengadilan

Nikita Mirzani memenuhi panggilan Komisi Yudisial (KY) terkait pakaiannya ...

 

Kalina Oktarani, Sayang Tapi Ogah Rujuk

Sejak bercerai pada awal 2013, Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarani tetap m ...

 

Tak Bisa Tidur, Gara-gara Anak Mau Dibawa Ke Amerika

Anne dan Hanusz bikin perjanjian di KPAI. Seribut apapun tetap mempriorita ...

 

Miranda Kerr, Sukses Move On Dari Perceraian

Perpisahan tentunya mem­buat pasangan sedikit ter­tekan. Begitu pun yang ...

 

Emma Watson, Menyesal Gagal Kumpul Kebo

Suasana hati Emma Watson sedang tidak bagus. Sebab, jali­nan asmaranya de ...

 

Fans Yakin, Glenn Pacari Aura Kasih

Fans minta Aura segera dinikahi. Tapi nasibnya jangan kayak Dewi Sandra, d ...

 

Nikita Mirzani, Berbusana Seronok Dianggap Lecehkan Hakim di Pengadilan

Awal bulan lalu, Nikita Mirzani bikin geger Pengadilan Agama Jakarta Selat ...

 

Rolene Strauss, Mahasiswi Kedokteran Sabet Miss World 2014

Miss World memiliki ‘ratu’ baru. Dara cantik yang berun­tung mendapat ...

www.medanbagus.com
www.javanews.co

Tafsir "Terima Kasih" Anas


Teknologi Informasi dan Demokrasi Partisipatif


Gus Dur dan Poros Impian




Berita Populer

Wajar Faisal Basri Mencla-mencle Soal Petral
Rieke: Siapa yang Bela Negara Sebenarnya?
Kubu Ical: Percayalah, Tanpa Islah Golkar Tak Akan Karam
Jokowi-JK, Stop Kampanye dan Mulailah Jalankan Pemerintahan
Pendiri: Demokrat Bukan Partai Keluarga atau Partai Cikeas!
Kabinet Kerja Dipengaruhi Mega, Publik Anggap Jokowi Bukan Presiden Boneka
Sebaiknya, Partai Golkar Diambil Alih Purnawirawan AD atau Masih Aktif
Calon Kapolri, Jajaran Kepolisian Lebih Condong ke Budi Gunawan
Kubu Romi Tawarkan Posisi Sekjen ke Kubu Djan Faridz
10 Januari 2015, Hatta Rajasa Demisioner sebagai Ketum PAN!