Rakyat Merdeka Online

Share |
PKS Merasa Dipolitisasi KPK
Kamis, 09 Mei 2013 , 13:01:00 WIB
Laporan: Hendry Ginting

FAHRI HAMZAH/IST
  

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera mempertanyakan perlakuan Komisi Pemberantasan (KPK) dalam memproses kasus suap daging impor yang menjerat mantan presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka.

Ketua DPP PKS Fahri Hamzah menilai perlakuan KPK terhadap PKS dan kader-kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi sangat berbeda jika dibandingkan dengan yang diterima kader partai-partai lain. Bahkan ada kesan tebang pilih.

"Banyak kasus lain yang jelas-jelas sudah terbukti di persidangan tapi tidak ditindaklanjuti seperti halnya yang kami alami. Jelas KPK sudah mempolitisasi hal ini dan kami menjadi korban dari permainan KPK yang seperti in," katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (9/5).

Dengan permainannya ini, ujarnya,  KPK telah membuat asas kepastian hukum menjadi hancur. Bahkan, komisi yang dikomandani Abraham Samad itu kata, Fahri lagi, telah melanggar pasal 27 UUD 45 yang berbunyi semua warga negara sama di mata hukum.

Dirinya pun memberikan contoh bagaimana kasus korupsi di beberapa kementrian dan juga lembaga-lembaga negara lain yang melibatkan kader-kader parpol lain yang tidak berjalan seperti kasus di Kemenakertrans, kasus Tanjung Api-api, kasus impor kereta api, Hambalang dan lain sebagainya.

Fahri mengatakan untuk asus-kasus itu sudah sangat terang dan jelas ada yang dipidanakan, tapi tidak berlanjut pada para pelaku intelektualnya.

“Kasus di Kemenakertrans juga tertangkap tangan dan ada orang dekat menteri yang juga tertangkap tangan dan terungkap dalam rekaman.Tapi sampai sekarang jalan ditempat. Orang dekat menterinya tidak ditahan seperti halnya Ahmad Fathanah yang bahkan hanya seorang calo seperti pengakuannya sendiri,” tambahnya.

Hal yang sama menurutnya juga terjadi pada kasus Pelabuhan Tanjung Api-api di Sumatra Selatan yang menyeret nama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun padahal juga sudah ada vonis dan pengakuan dari supirnya, tapi tidak dilanjutkan oleh KPK.

”Termasuk kasus-kasus lain seperti juga kasus pengadaan kereta api di kementrian perhubungan di era Hatta Radjasa. Semua ini dihentikan, tapi saya yakin publik juga tahu,” demikian Fahri.[wid]


Baca juga:
Jangan Sampai KPK Disebut Balas Dendam ke PKS
Hidayat Nur Wahid Yakin PKS Sedang Dibenturkan dengan SBY
Toyota Fortuner Luthfi Atas Nama Office Boy
PKS Sayang dan Dukung KPK
Hidayat Nur Wahid Dua Kali Bertemu Ahmad Fathanah


Komentar Pembaca

Didukung Kinerja Selular, Telkom Catat Laba Bersih Rp 14,2 T

blitz.rmol.co
 

Jennifer Aniston, Pernah Ribut, Sedih Ibu Meninggal

Hubungan Jennifer Aniston dan sang ibunda, Nancy Dow memang dikabarkan mer ...

 

Amber Heard, Gugat Cerai, Depp Ogah Menafkahi

Baru setahun menikah, janji suci pasutri Amber Heard dan Johnny Depp dikab ...

 

Coleen Rooney, Ngebet Mejeng Di TV

Ibu tiga anak ini tidak sabar tampil di acara reality show seperti I'm a C ...

 

Rujuk Lagi, Luna Liburan Bareng Reino Ke Eropa

Luna dan Reino mesra-mesraan saat nonton konser Adele di Barcelona. Sebelu ...

 

Ayudia Bing Slamet, Sebelum Bersalin, LDR Sama Suami

Lengkap sudah kebahagiaan Ayudia Bing Slamet dan Ditto. Set­elah menikah ...

 

Lulu Tobing & Danny Utomo, Perceraian Serba Rahasia

Lulu Tobing dan anaknya Mbak Tutut, Danny Bimo Hendro Utomo, tak hadir lag ...

 

Personel Duo Serigala Lapor Polisi

Salah seorang pedangdut Duo Serigala, Ovi Sofianti (22) menyambangi Polres ...

 

Victoria Beckham, Goyang Poco-Poco

Istri legenda Manchester United, David Beckham ini membetot perha­tian sa ...

 

Risty Tagor, Single Parent Happy Banget

Pada Maret lalu, Risty Tagor resmi menjanda dari pernikahannya yang kedua ...

www.medanbagus.com
www.javanews.co

Tafsir "Terima Kasih" Anas


Romantika Drama Di Olahraga


"Tiang Negara"




Berita Populer

Ahok Gunakan Jurus Diskresi Karena Sudah Terpojok, Begini Penjelasannya
Rachma: Jokowi Lari Dari Tanggung Jawab
Ahok: Teguh Santosa Berpotensi Pimpin Jakarta
KITRA Desak Pemerintah Naikkan Gaji TNI-Polri Rp 50 Juta
Ahok Teror Warga Luar Batang Jelang Ramadhan
Saat Jadi Presiden, Megawati Tugaskan Yusril Tulis Buku Sejarah Pembentukan UU
Ini Alasan Edysa Tolak Gabung "Orang Kita"
Tak Kunjung Angkat Honorer K2, Komisi II Jengkel Terhadap Menteri Yuddy
Janji Dukung Jokowi? Jangan-jangan Malah Setya Novanto Yang Terkuat...
Poros Kekuatan Baru: Jokowi, Luhut Dan Novanto, Kandaskan Kalla, Kunci PDIP