Rakyat Merdeka Online

Share |
PKS Merasa Dipolitisasi KPK
Kamis, 09 Mei 2013 , 13:01:00 WIB
Laporan: Hendry Ginting

FAHRI HAMZAH/IST
  

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera mempertanyakan perlakuan Komisi Pemberantasan (KPK) dalam memproses kasus suap daging impor yang menjerat mantan presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka.

Ketua DPP PKS Fahri Hamzah menilai perlakuan KPK terhadap PKS dan kader-kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi sangat berbeda jika dibandingkan dengan yang diterima kader partai-partai lain. Bahkan ada kesan tebang pilih.

"Banyak kasus lain yang jelas-jelas sudah terbukti di persidangan tapi tidak ditindaklanjuti seperti halnya yang kami alami. Jelas KPK sudah mempolitisasi hal ini dan kami menjadi korban dari permainan KPK yang seperti in," katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (9/5).

Dengan permainannya ini, ujarnya,  KPK telah membuat asas kepastian hukum menjadi hancur. Bahkan, komisi yang dikomandani Abraham Samad itu kata, Fahri lagi, telah melanggar pasal 27 UUD 45 yang berbunyi semua warga negara sama di mata hukum.

Dirinya pun memberikan contoh bagaimana kasus korupsi di beberapa kementrian dan juga lembaga-lembaga negara lain yang melibatkan kader-kader parpol lain yang tidak berjalan seperti kasus di Kemenakertrans, kasus Tanjung Api-api, kasus impor kereta api, Hambalang dan lain sebagainya.

Fahri mengatakan untuk asus-kasus itu sudah sangat terang dan jelas ada yang dipidanakan, tapi tidak berlanjut pada para pelaku intelektualnya.

“Kasus di Kemenakertrans juga tertangkap tangan dan ada orang dekat menteri yang juga tertangkap tangan dan terungkap dalam rekaman.Tapi sampai sekarang jalan ditempat. Orang dekat menterinya tidak ditahan seperti halnya Ahmad Fathanah yang bahkan hanya seorang calo seperti pengakuannya sendiri,” tambahnya.

Hal yang sama menurutnya juga terjadi pada kasus Pelabuhan Tanjung Api-api di Sumatra Selatan yang menyeret nama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun padahal juga sudah ada vonis dan pengakuan dari supirnya, tapi tidak dilanjutkan oleh KPK.

”Termasuk kasus-kasus lain seperti juga kasus pengadaan kereta api di kementrian perhubungan di era Hatta Radjasa. Semua ini dihentikan, tapi saya yakin publik juga tahu,” demikian Fahri.[wid]


Baca juga:
Jangan Sampai KPK Disebut Balas Dendam ke PKS
Hidayat Nur Wahid Yakin PKS Sedang Dibenturkan dengan SBY
Toyota Fortuner Luthfi Atas Nama Office Boy
PKS Sayang dan Dukung KPK
Hidayat Nur Wahid Dua Kali Bertemu Ahmad Fathanah


Komentar Pembaca

Didukung Kinerja Selular, Telkom Catat Laba Bersih Rp 14,2 T

blitz.rmol.co
 

Jennifer Arnelita, Dinikahi"Stok Lama"

Masa gonta-ganti pacar resmi berakhir. Umur sudah 31 ta­hun, diminta sege ...

 

Fabioli de Oliviera, Heran Polisi Belum Bisa Tangkap Penyiram Air Keras

Korban penyiraman air keras, Fabioli de Ol­iviera dan ibunya, Syuli Umboh ...

 

April Summers, Ingin Jadi Pacar Pelatih Inter Milan

Model seksi ini disebut-sebut sebagai orang yang senang atas perceraian pe ...

 

Janet Jackson, Tidak Lagi Sembunyi

JJ alias Janet Jackson akhirnya tidak lagi sembunyi-sembunyi tampil di dep ...

 

Renata Kusmanto, Belajar Mengaji Sama Ibunya Fachry

Pengen ikut puasa dan merasakan suasana Lebaran. Tapi nanti kalau sudah ti ...

 

Elvira Devinamira, Dirayu Al Ghazali

Tampil dalam acara ulang tahun Putri Indonesia 2014 Elvira Devinamira, Al ...

 

Denada Setia, Jerry Tidak?

Sudah pisah ranjang sejak akhir tahun lalu tapi bukan karena bertengkar. T ...

 

Paris Hilton, Dikerjai Aktor Mesir di Dalam Pesawat

Sosialita ahli waris Hotel Hilton, Paris, terlihat panik dan ketakutan saa ...

 

Sherina Diancam Boikot Dukung Pernikahan Sejenis

Ancaman boikot juga ditujukan kepada artis lain. Gara-gara Amerika, geraka ...

www.medanbagus.com
www.javanews.co

Tafsir "Terima Kasih" Anas


Kabinet Transformatif


Ketika Ucapan Pemimpin Bertentangan dengan Perbuatannya




Berita Populer

Kalau Begini Caranya, Indonesia akan Bangkrut di Tangan Jokowi
Bukan Tidak Mungkin Isu "Menteri Hina Presiden" Adalah Skenario Menyelamatkan Rini
Tjahjo Kumolo Blunder Libatkan Publik Soal Pelecehan Presiden
Golkarnya Agung: Gugatan Kubu ARB Prematur dan Tidak Dapat Diterima
Rini Soemarno Memang Pantas Dicopot
Anak Buah Prabowo: Presiden Jokowi Jangan Tawar-tawaran Ganti Menteri Ekonomi
PDIP Sarankan Jokowi Rangkul KMP
PAN Tentukan Gabung KIH atau Tidak Usai Lebaran
Gerindra: Jangan Sampai KMP Masuk, Kabinet Malah Makin Nyungsep
Jokowi Jangan Sia-siakan Kesempatan Reshuffle