Rakyat Merdeka Online

Share |
PKS Merasa Dipolitisasi KPK
Kamis, 09 Mei 2013 , 13:01:00 WIB
Laporan: Hendry Ginting

FAHRI HAMZAH/IST
  

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera mempertanyakan perlakuan Komisi Pemberantasan (KPK) dalam memproses kasus suap daging impor yang menjerat mantan presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka.

Ketua DPP PKS Fahri Hamzah menilai perlakuan KPK terhadap PKS dan kader-kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi sangat berbeda jika dibandingkan dengan yang diterima kader partai-partai lain. Bahkan ada kesan tebang pilih.

"Banyak kasus lain yang jelas-jelas sudah terbukti di persidangan tapi tidak ditindaklanjuti seperti halnya yang kami alami. Jelas KPK sudah mempolitisasi hal ini dan kami menjadi korban dari permainan KPK yang seperti in," katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (9/5).

Dengan permainannya ini, ujarnya,  KPK telah membuat asas kepastian hukum menjadi hancur. Bahkan, komisi yang dikomandani Abraham Samad itu kata, Fahri lagi, telah melanggar pasal 27 UUD 45 yang berbunyi semua warga negara sama di mata hukum.

Dirinya pun memberikan contoh bagaimana kasus korupsi di beberapa kementrian dan juga lembaga-lembaga negara lain yang melibatkan kader-kader parpol lain yang tidak berjalan seperti kasus di Kemenakertrans, kasus Tanjung Api-api, kasus impor kereta api, Hambalang dan lain sebagainya.

Fahri mengatakan untuk asus-kasus itu sudah sangat terang dan jelas ada yang dipidanakan, tapi tidak berlanjut pada para pelaku intelektualnya.

“Kasus di Kemenakertrans juga tertangkap tangan dan ada orang dekat menteri yang juga tertangkap tangan dan terungkap dalam rekaman.Tapi sampai sekarang jalan ditempat. Orang dekat menterinya tidak ditahan seperti halnya Ahmad Fathanah yang bahkan hanya seorang calo seperti pengakuannya sendiri,” tambahnya.

Hal yang sama menurutnya juga terjadi pada kasus Pelabuhan Tanjung Api-api di Sumatra Selatan yang menyeret nama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun padahal juga sudah ada vonis dan pengakuan dari supirnya, tapi tidak dilanjutkan oleh KPK.

”Termasuk kasus-kasus lain seperti juga kasus pengadaan kereta api di kementrian perhubungan di era Hatta Radjasa. Semua ini dihentikan, tapi saya yakin publik juga tahu,” demikian Fahri.[wid]


Baca juga:
Jangan Sampai KPK Disebut Balas Dendam ke PKS
Hidayat Nur Wahid Yakin PKS Sedang Dibenturkan dengan SBY
Toyota Fortuner Luthfi Atas Nama Office Boy
PKS Sayang dan Dukung KPK
Hidayat Nur Wahid Dua Kali Bertemu Ahmad Fathanah


Komentar Pembaca

Didukung Kinerja Selular, Telkom Catat Laba Bersih Rp 14,2 T

blitz.rmol.co
 

Depe Dipolisikan Bos Lamborghini

Johnson yang sudah beranak-istri merasa tercoreng. Depe bakal dilaporkan d ...

 

Maudy Ayunda, Kuliah Di Inggris Sering Digombali Bule

Maudy Ayunda menjalani pen­didikan di Oxford University, Ing­gris. Meski ...

 

Lee Min Jung, Ngumpet Di Prancis Setelah Suami Digosipin Selingkuh

Kabar perselingkuhan Lee Byung Hun menjadi sorotan publik Korea Selatan. A ...

 

Avril Lavigne, Pengen Punya Anak Malah Mau Cerai

Pernikahan Avril Lavigne dengan Chad Kroeger tengah berada di ujung tanduk ...

 

Aura Kasih, Nangis, Digosipin Simpanan Pejabat

Sampai sekarang mengaku masih jomblo. Ogah dipacari duda, takut bermasalah ...

 

Cathy Schmitz, Dinikahi Miliarder “Bau Tanah”

Cinta itu buta. Malah bagi Cathy Schmitz (24), usia hanya lah sekedar angk ...

 

“Semoga Sophie Bisa Bimbing Ariel”

Seiring dengan hubungan yang se­makin serius, Ariel pun telah mem­perken ...

 

Fanny Neguesha, Bantah Dibuntingi Super Mario

Mantan kekasih striker Liverpool, Mario Balotelli ini geram dituding telah ...

 

Eva Mendes, Melahirkan Bayi Perempuan

Eva Mendes sedang berbaha­gia. Ia sukses dihamili teman kum­pul kebonya, ...

www.medanbagus.com
www.javanews.co

Tafsir "Terima Kasih" Anas


Ingkar Janji Sistematis, Terstruktur dan Masif


Kabinet Kok Profesional




Berita Populer

Banyak Langgar Janji Kampanye, Elektabilitas Jokowi-JK Diprediksi Tersisa 20 Persen
Resmi, Partai Demokrat Setuju Pilkada Langsung
Membaca Dominasi JK, Ingkar Janji Jokowi dan Retorika Profesionalitas
Jangan Lupa, SBY Yang Pertama Mengusulkan Pilkada Lewat DPRD
Mahfud MD: Salahkan Orang yang Berharap pada Jokowi
Tak Tepati Janji Soal Menteri, Jokowi Disomasi!
Jokowi Diminta Berhenti Tanam Bibit Kebohongan
Menteri Lukman Hakim Tak Tahu Isu Penghapusan Kementerian Agama
LSI Beberkan Cara Mudah Menggoyang Jokowi
Geruduk Kantor Transisi, Aktivis Mahasiswa Minta Nama-nama Ini Tak Masuk Kabinet