Rakyat Merdeka Online

Share |
PKS Merasa Dipolitisasi KPK
Kamis, 09 Mei 2013 , 13:01:00 WIB
Laporan: Hendry Ginting

FAHRI HAMZAH/IST
  

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera mempertanyakan perlakuan Komisi Pemberantasan (KPK) dalam memproses kasus suap daging impor yang menjerat mantan presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka.

Ketua DPP PKS Fahri Hamzah menilai perlakuan KPK terhadap PKS dan kader-kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi sangat berbeda jika dibandingkan dengan yang diterima kader partai-partai lain. Bahkan ada kesan tebang pilih.

"Banyak kasus lain yang jelas-jelas sudah terbukti di persidangan tapi tidak ditindaklanjuti seperti halnya yang kami alami. Jelas KPK sudah mempolitisasi hal ini dan kami menjadi korban dari permainan KPK yang seperti in," katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (9/5).

Dengan permainannya ini, ujarnya,  KPK telah membuat asas kepastian hukum menjadi hancur. Bahkan, komisi yang dikomandani Abraham Samad itu kata, Fahri lagi, telah melanggar pasal 27 UUD 45 yang berbunyi semua warga negara sama di mata hukum.

Dirinya pun memberikan contoh bagaimana kasus korupsi di beberapa kementrian dan juga lembaga-lembaga negara lain yang melibatkan kader-kader parpol lain yang tidak berjalan seperti kasus di Kemenakertrans, kasus Tanjung Api-api, kasus impor kereta api, Hambalang dan lain sebagainya.

Fahri mengatakan untuk asus-kasus itu sudah sangat terang dan jelas ada yang dipidanakan, tapi tidak berlanjut pada para pelaku intelektualnya.

“Kasus di Kemenakertrans juga tertangkap tangan dan ada orang dekat menteri yang juga tertangkap tangan dan terungkap dalam rekaman.Tapi sampai sekarang jalan ditempat. Orang dekat menterinya tidak ditahan seperti halnya Ahmad Fathanah yang bahkan hanya seorang calo seperti pengakuannya sendiri,” tambahnya.

Hal yang sama menurutnya juga terjadi pada kasus Pelabuhan Tanjung Api-api di Sumatra Selatan yang menyeret nama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun padahal juga sudah ada vonis dan pengakuan dari supirnya, tapi tidak dilanjutkan oleh KPK.

”Termasuk kasus-kasus lain seperti juga kasus pengadaan kereta api di kementrian perhubungan di era Hatta Radjasa. Semua ini dihentikan, tapi saya yakin publik juga tahu,” demikian Fahri.[wid]


Baca juga:
Jangan Sampai KPK Disebut Balas Dendam ke PKS
Hidayat Nur Wahid Yakin PKS Sedang Dibenturkan dengan SBY
Toyota Fortuner Luthfi Atas Nama Office Boy
PKS Sayang dan Dukung KPK
Hidayat Nur Wahid Dua Kali Bertemu Ahmad Fathanah


Komentar Pembaca

Didukung Kinerja Selular, Telkom Catat Laba Bersih Rp 14,2 T

blitz.rmol.co
 

Kiki Amalia, Ngaku Kenal Feriyani Lim

Sebulan sekali ketemu Feriyani di arisan sosialita. Kiki bilang Feriyani o ...

 

Hilary Duff, Gugat Cerai Karena Suami Goda Pelayan

Setelah pisah ranjang se­lama satu tahun lebih, Hilary Duff akhirnya meng ...

 

Lindsay Lohan, Posting Ayat Al Quran Sudah Dapat Hidayah?

Kabar baik datang dari Lind­say Lohan. Artis yang kondang dengan berita s ...

 

Chelsea Elizabeth Islan, Benarkan Video Ganti Baju Waktu Masih 15 Tahun

Menjadi korban bullying, Chelsea tegar. Ia belajar dari ibunya yang surviv ...

 

Margot Robbie, Berani Tampar Leonardo DiCaprio

Margot Robbie mungkin satu-satunya artis yang be­rani menampar aktor sete ...

 

Scarlett Johansson, Dicium John Travolta Momen yang Manis

Scarlett Johansson akhirnya angkat bicara mengenai insiden aneh yang terja ...

 

Lupita Nyong’o, Gaun Oscar Dikembalikan Pencuri

Lupita Nyong’o menjadi sorotan pasca pagelaran Oscar yang berlangsung Fe ...

 

Caisar "Keep Smile", Terlilit Utang, Istri Menduga Uang Berbau Maksiat

Caisar Putra Aditya, dikenal dengan Caisar "Keep Smile", sudah pensiun jad ...

 

Vanessa Angel, Ditanya Fans, Perut Gendut Atau Hamil Sih?

Banyak yang dirasa berubah dari Vanessa Angel setelah dipacari cucu Soekar ...

www.medanbagus.com
www.javanews.co

Tafsir "Terima Kasih" Anas


Klub dan Atlet adalah Investor Utama di Olahraga


Polri Tanpa Kepala




Berita Populer

Pegawai KPK: Yuddy Chrisnandi Siapa? Apa Urusan Dia dengan KPK?
Makin Jelas The Real President Adalah Luhut, Jokowi Cuma Kepala Negara
Luhut Membuat JK Antara Ada dan Tiada
Pendiri Demokrat Meradang Diklaim Partai Keluarga SBY
Vence Rumangkang Maklumi Pramono Edhie
"Golkar" Keluar dari KMP dan Dukung Jokowi
Berdemo, Pegawai KPK Dikecam Bertindak Seperti LSM
Jokowi Minta Tempo Tenang Setelah Dilaporkan ke Bareskrim
Pengaruh PDIP Memudar, Jokowi Tambah Kuat di Parlemen
Penambahan Wewenang Luhut Bisa Ganggu Hubungan Jokowi-PDIP