Rakyat Merdeka Online

Share |
PKS Merasa Dipolitisasi KPK
Kamis, 09 Mei 2013 , 13:01:00 WIB
Laporan: Hendry Ginting

FAHRI HAMZAH/IST
  

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera mempertanyakan perlakuan Komisi Pemberantasan (KPK) dalam memproses kasus suap daging impor yang menjerat mantan presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka.

Ketua DPP PKS Fahri Hamzah menilai perlakuan KPK terhadap PKS dan kader-kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi sangat berbeda jika dibandingkan dengan yang diterima kader partai-partai lain. Bahkan ada kesan tebang pilih.

"Banyak kasus lain yang jelas-jelas sudah terbukti di persidangan tapi tidak ditindaklanjuti seperti halnya yang kami alami. Jelas KPK sudah mempolitisasi hal ini dan kami menjadi korban dari permainan KPK yang seperti in," katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (9/5).

Dengan permainannya ini, ujarnya,  KPK telah membuat asas kepastian hukum menjadi hancur. Bahkan, komisi yang dikomandani Abraham Samad itu kata, Fahri lagi, telah melanggar pasal 27 UUD 45 yang berbunyi semua warga negara sama di mata hukum.

Dirinya pun memberikan contoh bagaimana kasus korupsi di beberapa kementrian dan juga lembaga-lembaga negara lain yang melibatkan kader-kader parpol lain yang tidak berjalan seperti kasus di Kemenakertrans, kasus Tanjung Api-api, kasus impor kereta api, Hambalang dan lain sebagainya.

Fahri mengatakan untuk asus-kasus itu sudah sangat terang dan jelas ada yang dipidanakan, tapi tidak berlanjut pada para pelaku intelektualnya.

“Kasus di Kemenakertrans juga tertangkap tangan dan ada orang dekat menteri yang juga tertangkap tangan dan terungkap dalam rekaman.Tapi sampai sekarang jalan ditempat. Orang dekat menterinya tidak ditahan seperti halnya Ahmad Fathanah yang bahkan hanya seorang calo seperti pengakuannya sendiri,” tambahnya.

Hal yang sama menurutnya juga terjadi pada kasus Pelabuhan Tanjung Api-api di Sumatra Selatan yang menyeret nama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun padahal juga sudah ada vonis dan pengakuan dari supirnya, tapi tidak dilanjutkan oleh KPK.

”Termasuk kasus-kasus lain seperti juga kasus pengadaan kereta api di kementrian perhubungan di era Hatta Radjasa. Semua ini dihentikan, tapi saya yakin publik juga tahu,” demikian Fahri.[wid]


Baca juga:
Jangan Sampai KPK Disebut Balas Dendam ke PKS
Hidayat Nur Wahid Yakin PKS Sedang Dibenturkan dengan SBY
Toyota Fortuner Luthfi Atas Nama Office Boy
PKS Sayang dan Dukung KPK
Hidayat Nur Wahid Dua Kali Bertemu Ahmad Fathanah


Komentar Pembaca

Didukung Kinerja Selular, Telkom Catat Laba Bersih Rp 14,2 T

blitz.rmol.co
 

Tessy “Srimulat”, Setelah Diciduk Polisi Minum Pembersih Toilet

Pelawak Srimulat Kabul Basuki alias Tessy ditangkap di Bekasi Utara, Kamis ...

 

Jessica Mila, Sinyal Oke Buat Kaesang

Belum bicara cinta karena Mila baru lihat foto, belum ketemu langsung. Ia ...

 

Keira Knightley, Lagi Pesta Prom Cium Teman Cewek

Setiap orang memiliki kisah unik dalam hidup. Termasuk Keira Knightley yan ...

 

Shandy Aulia, Ciumannya Dipuji Lawan Main

Shandy Aulia kini bukan sosok remaja yang dikenal lewat film Eiffel I’m ...

 

Anne Hathaway, Tolak Jabat Tangan Wartawan Dibilang Takut Kena Ebola

Anne Hathaway, Tolak Jabat Tangan Wartawan Dibilang Takut Kena Ebola Repor ...

 

Ben & Chacha Sebaiknya Jangan Korbankan Anak

25 November, penentuan Ben atau Marshanda yang mendapat hak asuh Sienna. K ...

 

Jennifer Lawrence, Cemburui Paltrow, Putusin Chris Martin

Kabar mengejutkan datang dari Jennifer Lawrence. Kisah asmaranya dengan Ch ...

 

Nikita Mirzani, Ngaku Sering Dikerasin Alasan Ceraikan Suami

Boleh percaya, boleh tidak. Nikita Mirzani membeberkan alasan di balik kep ...

 

Katy Perry, Kencani Suami dari Perempuan Yang Baru Melahirkan

Katy Perry terus digosipin sedang asyik bercinta dengan pria bernama Wesle ...

www.medanbagus.com
www.javanews.co

Tafsir "Terima Kasih" Anas


Kabinet Kerja Atau Kabinet Kinerja?


PKB Jadi “Partai Ketimun Bungkuk”




Berita Populer

Ahli Tata Negara: DPR Tandingan Memalukan, Pemerintah Harus Abaikan
Politisi PDIP: Sudirman Said Bisa Khianati Jokowi
Bentuk DPR Tandingan, PDIP Menjebak Jokowi agar Bisa Dimakzulkan?
Tercium, KIH Bentuk DPR Tandingan agar Terjadi Krisis Politik
Politisi PDIP yang Laporkan Pelaku Bullying Jokowi
Pramono Anung Dicoret dari Daftar Pimpinan "DPR Perjuangan"
Mantan Staf SBY: Ahok Sangat Manipulatif dan Tidak Bisa Bekerja
Fadli Zon: Pramono Anung Punya Akal Sehat, Tidak Mau Dijadikan Badut
Kasihan Jokowi, Diperkeruh Manuver KIH
Lagi, Relawan Jokowi Tolak Kabinet Kerja